E-Government

E-government

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

    Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

    Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya, saya yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

                                                                                       Depok, November 2015

                                                                                               Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Kata Pengantar 

BAB 2 PEMBAHASAN 

A.Pengertian E-Government 

            B.Hubungan E-government 

C. Kegunaan E-Government bagi pemerintah dan masyarakat 

D.Aplikasi E-government 

E.Jenis layanan pada E-government 

F.Hambatan dalam E-government 

BAB 3 PENUTUP 

Kesimpulan 

Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

BAB  I

PENDAHULUAN

Kata Pengantar

Di zaman yang sangat modern ini teknologi adalah bagian yang tidak akan terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari.Teknologi telah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang dan menjadi alat untuk memudahkan dalam berbagai macam aktifitas,dimana salah satunya adalah komputer dan internet.Komputer dan internet merupakan bagian dari teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh seluruh dunia.Keberadaan komputer dan internet kini telah menjadi bagian penting pada bidang-bidang kehidupan.

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat,dimana pemerintah setiap waktunya selalu menginginkan perbaikan dalam pelayanan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan fungsi dari pemerintahan itu sendiri.Dengan perkembangan komputer yang begitu pesat,tentunya pemerintah tidak ketinggalan untuk menjadikan komputer sebagai alat penunjang untuk membantu jalannya fungsi pemerintahan.Dengan digunakan komputer dalam pemerintahan tentunya sangat membantu pemerintah dalam pengolahan data.Berbagai jenis data seperti data kependudukan , perdagangan , kesehatan , industri, pegawai negeri,angkatan bersenjata,dll.Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu,penyusun ingin membuat makalah dengan judul :”E-Goverment bagi masyarakat Indonesia”

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Pengertian E-Government

 E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

B.   Pelaksanaan E-Government Di Indonesia

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki:

·         564 domain go.id;

·         295 situs pemerintah pusat dan pemda;

·         226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website;

·         198 situs pemda masih dikelola secara aktif.

Beberapa pemerintah daerah (pemda) memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan egov untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan egov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta,Pemkab Banyuasin, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang. Memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov seperti dibahas dalam di atas, maka langkah untuk merevitalisasi e-gov Indonesia sudah tidak bisa ditunda lagi. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh. Namun pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas.

C.   Tipe E-Government

1.    Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,

Contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,
Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

2.    Government-to-Business (G2B)

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

3.    Government-to-Government (G2G)

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

4.    G2E (Government to Employees)

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasinya adalah:

·         Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

·          Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.

D.   Kegunaan E-Government bagi pemerintah dan masyarakat

1)    Bagi Pemerintah: 

·         Pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat. 

·         Pencatatan kompetensi penduduk. 

·          Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

·           Pelacakan data dan informasi seseorang.

2)    Bagi Masyarakat: 

·         Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selama 24 jam 

·         Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintah. 

·          Pernberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 

·         Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja. 

·          Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau

keluhan terhadap kondisi lingkungannya.

E.    Aplikasi  E-Government

Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan.

·         Aplikasi kepegawaian

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.

·         Aplikasi di pemerintahan daerah

Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.

·         Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

Dibandingkan dengan negara-negara maju, perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena biaya,Sistem administrasi pemerintahan masih dalam proses pengembangan

Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di pemerintahan belum cukup besar untuk dipermasalahkan secara nasional

Sedangkan di negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di negara-negara tersebut.

F.    Jenis Layanan E-Government

Jenis-jenis layanan atau tingkatan layanan pada e-government menurut Richardus E Indrajit dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :

·         Publish / Publikasi
Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :
Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

·         Interact / Interaksi
Jenis pelayanan pada tingkat interaksi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini, yaitu :
Yang petama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask queation, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya)

·         Transact / Transaksi
Jenis pelayanan ini selain memungkin terjadinya komuniskasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain, dapat juga dilakukan transaksi. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya)

G.   Hambatan dalam E-Government

Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia.

• Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
• Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
• Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
• Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
• Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

BAB III Kesimpulan dan Saran

A.  Kesimpulan

            Dengan digunakannya teknologi komputer di dalam pemerintahan, artinya komputer memiliki peran penting dalam bidang tersebut. Dengan adanya E-Government, pemerintah dapat lebih mudah melakukan berbagai macam kegiatan pemerintahan. Dengan segala informasi yang dapat di lihat oleh masyarakat, kegiatan pemerintahan akan lebih transparan dan membuat masyarakat menjadi lebih percaya terhadap fungsi pemerintahan.

B.  Saran

Sebaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan sistem ICT yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih beranimelakukan eksperimen-eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasidan penerapan E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

Daftar Pustaka

http://alissyahstiem.blogspot.co.id/2014/04/makalah-tentang-e-government.html

http://okihardy99.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-e-government-beserta-jenis.html

http://bukan-sekedarbaca.blogspot.co.id/2012/06/jenis-jenis-layanan-pada-e-government.html

http://f4isall.blogspot.co.id/2013/05/hubungan-e-business-dengan-e-government.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik

Kemiskinan di Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat dan kasih sayang – Nya kepada kami karena hanya dengan izin – Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Komposisi Bahasa Indonesia ini tepat pada waktunya.

            Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

            Kami juga menyadari bahwa makalah yang telah kami susun ini masih banyak kekurangan baik secara sistematika penulisan, bahasa, dan penyusunannya. Oleh karena itu, kami memohon saran serta pendapat yang dapat membuat kami menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas di lain waktu. Mudah – mudahan karya tulis yang kami buat menjadi bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya bagi pembacanya.

                                                                                   Depok, 1 November 2015

                                                                                           

                                                                                                                        Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang Masalah

Begitu banyak kita lihat pengemis, pengamen, pemulung, dan lain lain di sekitar lingkungan kita sehari-hari, baik pada saat kita bepergian, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Itu adalah salah satu dari kemiskinan. Sampai saat ini, belum juga ditemukan cara penanggulangan kemiskinan itu sendiri, dan Pemerintah masih belum juga maksimal dalam menangani masalah ini. Namun itu bukan hanya salah Pemerintah saja tetapi kita juga harus dapat berkontribusi dan andil dalam mengatasi kemiskinan tersebut, karena untuk mengubah kemiskinan harus dibutuhkan mental yang baik.

Kemiskinan memang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan itu sangat tampak dari adanya rumah kumuh di pinggiran sungai, timbulnya berbagai macam penyakit, khususnya penyakit busung lapar maupun gizi buruk. Mungkin kemiskinan terjadi karena tidak dapat membiayai kehidupan secara langsung. Dan itulah yang terjadi saat ini, bahwa kemiskinan sekarang ada dimana-mana. Jika pemerintah tidak mengatasi masalah kemiskinan secepat mungkin, kemiskina akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kemiskinan tidak hanya berdampak bagi rakyat miskin tetapi juga bagi warga sekitarnya, karena kemiskinan juga dapat meningkatkan tindakan kriminalitas.

Dengan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, maka hal ini menjadi masalah tersendiri bagi negara ini dan sampai saat ini masih belum ada solusinya. Dan kemiskinan mempunyai hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kemiskinan harus bersama-sama kita tanggulangi agar angka kemiskinan tidak terus meningkat.

B.     Rumusan Masalah

1.         Apa sajakah dampak dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia? .      

2.         Apa sajakah faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia?

3.         Bagaimana cara mengatasi tingginya angka kemiskinan di Indonesia?

C.    Tujuan Penulisan

1.    Mengidentifikasi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia

2.    Mendiskripsikan dampak yang timbul dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia

3.    Mengidentifikasi cara mengatasi tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Kemiskinan

A.       Menurut Drewnowski

Menggunakan indikator-indiktor sosial untuk mengukur tingkat-tingkat kehidupan (the level of living index). Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

a.       Kehidupan fisik dasar (basic fisical needs), yang meliputi gizi/ nutrisi,

perlindungan/ perumahan (shelter/ housing) dan kesehatan.

b.      Kebutuhan budaya dasar (basic cultural needs), yang meliputi pendidikan,

penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan sosial (social security).

c.       High income, yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya.

    B.     Menurut Oscar Lewis (1983)

Orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya Kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi.Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan.Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit.Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

C.  Menurut Amartya Sen

Seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantive.

D.   Menurut Biro Pusat Stastistik (BPS)

Biro Pusat Statistik (BPS)menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. Komoditas pangan terpilih terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ketahun mengalami perubahan.

Menteri sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memilki penghasilan di bawah Rp 150.000 perbulan. Bahkan Bappenas yang sama mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005 batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 180.000 perbulan.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu :

1.      Hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8 M2 per orang.

2.      Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas rendah/bambu.

3.      Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas rendah/bambu/rumbia/tembok tanpa diplester.

4.      Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama sama dengan rumah tangga lain.

5.      Hidup dalam rumah tanpa listrik.

6.      Tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.

7.      Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak.

8.      Mengkonsumsi daging atau susu seminggu sekali.

9.      Belanja satu set pakaian baru setahun sekali.

10.   Makan hanya sekali atau dua kali sehari.

11.   Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat.

12.   Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan.

13.   Pendidikan Kepala Keluarga hanya setingkat Sekolah Dasar.

14.   Tidak memilik tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 (kendaraan, emas,ternak dll)

15.   Mempekerjakan anak di bawah umur.

16.   Tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

E.   Menurut Bank Dunia

Ada dua jenis kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut,yaitu apabila seseorang atau sekelompok masyarakat hidup di bawah nilai batas kemiskinan tertentu. Kedua,kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini hanya membandingkan posisi kesejahteraan seseorang atau sekelompok masyarakat dengan masyarakat lain di lingkungannya.

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari. Kriteria miskin disini patokannya ialah indeks kebutuhan minimum energi 2.100 kalori per kapita/hari (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

1.      Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

2.      penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

3.       penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

4.      penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

5.      penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

F.    Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

Garis kemiskinan dinyatakan dalam satuan pendapatan per kapita per bulan.Menurut laporan PBB, terdapat 12 komponen kebutuhan dasar, yaitu:

1.      kesehatan;

2.      makanan dan gizi;

3.      pendidikan;

4.      kondisi pekerjaan;

5.      situasi kesempatan kerja;

6.      konsumsi dan tabungan;

7.      pengangkutan;

8.      perumahan;

9.      sandang;

10.  rekreasi dan hiburan;

11.  jaminan sosial; serta

12.  kebebasan

Kriteria rumah tangga miskin yang ditetapkan BPS didasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan minimum  pangan dan nonpangan per kapita per bulan.

G.   Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN)

BKKBN menerapkan ukuran kemiskinan dengan pendekatan kesejahteraan. Keluarga dapat dibagi dalam beberapa kategori: prasejahtera, sejahtera tahap I, sejahtera tahap  II, sejahtera tahap III, dan sejahtera tahap III plus. Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a)      Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

b)      Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga Sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

1.      Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.

2.      Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.

3.      Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

4.      Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

5.      Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

c)      Keluarga Sejahtera tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

6.      Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.

7.      Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.

8.      Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.

9.      Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.

10.  Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.

11.  Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.

12.  Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.

13.  Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.

14.  Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

d)      Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu:

15.    Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.

16.    Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga.

17.    Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

18.    Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

19.    Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.

20.    Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.

21.    Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e)      Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

22.    Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.

23.    Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

Miskin menurut BKKBN adalah mereka yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan sejahtera I. Sajogyo (sosiolog IPB) tiga dekade lalu menggunakan pendekatan pengeluaran setara beras sebagai penentu garis kemiskinan yang dibedakan antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan.

Untuk daerah perdesaan ditetapkan rumah tangga miskin jika pengeluarannya kurang dari 320 kg setara beras,miskin sekali jika pengeluaran kurang 240 kg setara beras, dan paling miskin jika pengeluaran kurang dari 180 kg setara beras per kapita per tahun. Untuk daerah perkotaan rumah tangga miskin, miskin sekali,dan paling miskin berturutturut adalah pengeluaran rumah tangga sebesar 480, 360, dan 270 kg setara beras.

B.  KARAKTERISTIK MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN

a.    Karakteristik Umum Masyarakat Miskin Pedesaan

Karakteristik utama masyarakat miskin pedesaan itu adalah tingkat pendapatannya tidak menentu dan jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi 8 kebutuhan dasar sebagaimana dikemukakan oleh Radwan dan Alfthan (dalam Sumardi dan Evers, 1985), yang meliputi 1) makanan, 2) pakaian, 3) perumahan, 4) kesehatan, 5) pendidikan, 6) air dan sanitasi, 7) transportasi, 8) partisipasi.

Ketidaktentuan jumlah pendapatan tiap bulannya bahkan dalam jumlah yang sangat kecil menjadikan seseorang atau keluarga miskin sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

b.    Karakteristik Kultural

a.       Tidak adanya keterlibatan dalam organisasi sosial politik.

Pada umumnya keluarga miskin di pedesaan tidak ikut aktif dalam organisasi sosial politik, seperti sebagai pengurus atau anggota perangkat desa ataupun partai politik.

b.      Kebiasaan  mempunyai banyak anak dan dalam keluarga luas.

Keluarga miskin pedesaan umumnya mempunyai banyak anak. Di samping itu, anggota keluarga mereka sangat besar. Seringkali ditemukan adanya keluarga luas, artinya satu keluarga dihuni oleh orangtua mereka, anak yang sudah berkeluarga, dan seorang kakek dan nenek.

c.       Keluarga miskin pedesaan lahan kering pekerja keras.

Keadaan yang cukup bertolak belakangdengan tori-teori yang sudah ada selama ini ( antara lain Lewis, 1959) yaitu bahwasannya keluarga miskin cenderung malas bekerja.

d.      Anak dan istri mengembangkan budaya merantau.

Keadaan menonjol anak-anak mereka yang laki-laki pergi merantau terutama ke Jakarta ikut membantu orang untuk berjualan bakso. Sedangkan ibu rumah tangga berjualan jamu. Mereka memanfaatkan jaringan di luar daerah, seperti di Jakarta yang sudah ada sebelumnya.

e.       Keinginan yang tinggi untuk memperbaiki rumah, jika ada uang. 

Satu karakteristik yang sangat menonjol dari keluarga miskin yang hidup di pedesaan Sanggang, yang belum dikaji oleh Lewis (1959), yaitu menjadikan prioritas utama memperbaiki rumah, jika mendapatkan uang cukup banyak. Skala priotitas ini barangkali akan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kaya, dimana masyarakat kaya jika mempunyai uang cukup banyak prioritas utamanya adalah ditabung atau untuk investasi. Masyarakat kaya inilah kalu dalam kajian Harorld dan Domar (dalam Kanto, 2006) dipandang sebagai cirri-ciri masyarakat modern.

f.       Keadaan rumah keluarga miskin di pedesaan sangat sederhana.

Keadaan rumah keluarga miskin pedesaan umumnya sangat sederhana. Rumah berukuran 10 m kali 10 m (100m2) dengan dinding terbuat dari bambu, dan isi perabut rumah yang masih sangat sederhana.

c.    Karakteristik Struktural

a.      Pada umumnya jenis pekerjaan sebagai petani.

Jenis pekerjaan keluarga miskin pedesaan adalah rata-rata petani atau buruh tani yang lebih menitikberatkan pada keseimbangan hidup dalam bermasyarakat. Sebagai petani seringkali mengalami kerugian dari hasil panen yang diperolehnya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lahan, bibit dan pemeliharaan tanaman seringkali tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan.

b.      Kebijakan pendidikan dirasa sangat mahal.

Keluarga miskin pedesaan Sanggang  merasa bahwa pendidikan dirasa sangat mahal. Mahalnya dunia pendidikan ini sering kali membuat anak-anak mereka harus keluar dari sekolah (terutama ketika sudah memasuki sekolah menengah pertama).

c.       Tidak adanya taman desa.

Di lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin pedesaan jarang ditemukan taman desa yang fungsinya sangat penting sebagai paru-paru desa. Paru-paru desa sebagai penyedia oksigen yang sangat penting untuk kesehatan. Disamping itu taman desa sangat bermanfaat untuk menikmati waktu luang ataupun olah raga. Kebiasaan tidak adanya taman desa seperti ini hampir ditemukan di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia.

d.      Tidak merasa dibayar murah oleh majikan.

Dari sisi kemiskina struktural, keluarga miskin pedesaan tidak dapat melihat adanya terlalu murah bayaran upah yang mereka terima. Keluarga miskin sudah sangat senang apabila ada pekerjaan yang mereka dapatkan dari orang-orang kaya. Oleh karena itu mereka tidak setuju untuk menerima pernyataan bahwa mereka menjadi miskin karena melakukan hubungan kerja dengan orang-orang kaya. Ini bertentangan dengan teori konflik (Mosca, 1896, Dharendorf, 1959) bahwa struktur kekuasaan merupakan sumber konflik, dan teori ketergantungan (Andre Gunder Frank, 1968), bahwa orang, keluarga, atau negara menjadi miskin karena mereka melakukan hubungan dengan orang atau negara kaya. Masyarakat miskin pedesaan lebih menekankan pada keseimbangan (teori struktural fungsional, Moore dan Davis, Robert K. Merton, 1945) untuk berlangsungnya sebuah system kemasyarakatan.

e.       Kaum perempuan terpinggirkan dalam proses pembuatan keputusan politik. Aspek struktural yang lain, terlihat bahwa kaum perempuan masyarakat pedesaan Sanggang masih sangat terpinggirkan dalam proses pembuatan keputusan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Namun di sisi lain kaum perempuan memeberikan sumbangan yang sangat besar dalam kehidupan keluarga miskin dalam menangani ketidak-cukupan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

d.    Karakteristik Kemiskinan Konjungtural Masyarakat Miskin Pedesaan.

Dari sisi kemiskinan konjungtural, pada umumnya keluarga miskin pedesaan tidak memiliki yang tinggi berkaitan dengan pekerjaan di sektor formal. Keluarga miskin pedesaan ketika masih muda cenderung mencita-citakan jenis pekerjaan informal, seperti tukan batu bata, pedagang bakso, dan juga berdagang mi ayam. Jenis pekerjaan informal tersebut tidak memerlukan kualifikasi pendidikan formal yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan di masyarakat pedesaan bahwa jenis-jenis pekerjaan informal di atas sangat rentan sekali. Artinya kalaupun ada yang dibilang cukup berhasil jumlahnya relative sedikit dan biasanya tidak tahan sampai di usia tua.

e.    Karakteristik Kemiskinan Natural Masyarakat Miskin Pedesaan.

Kemiskinan natural yang dialami oleh masyarakat miskin pedesaan dapat dilihat dari ketidakmampuan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan normal keluarga miskin. Di samping itu faktor usia yang tua menjadikan keluarga miskin yang bersangkutan tidak mampu bekerja.

C.  Gambaran Kemiskinan

A.    10 Negara Paling Miskin di Dunia

Berdasarkan PDB per kapita tiap negara, berikut deretan 10  negara paling miskin di dunia:

1.      Kongo

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita: US$ 400 atau setara Rp 4,5 juta

2.      Zimbabwe

PDB per kapita: US$ 500 atau Rp 5,6 juta

3.      Burundi

PDB per kapita: US$ 600 atau Rp 6,8 juta

4.      Somalia

PDB per kapita: US$ 600 atau Rp 6,8 juta

5.      Liberia

PDB per kapita: US$ 700 atau Rp 7,9 juta

6.      Eritrea

PDB per kapita: US$ 800 atau Rp 9,06 juta

7.      Afrika Tengah

PDB per kapita: US$ 800 atau Rp 9,06 juta

8.      Nigeria

PDB per kapita: US$ 900 atau Rp 10,2 juta

9.      Malawi

PDB per kapita: US$ 900 atau Rp 10,2 juta

10.  Sudan Selatan

PDB per kapita: US$ 900 atau Rp 10,2 juta

B.     Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,55 juta orang. Jumlah penduduk miskin tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin tersebut 10,63 juta berada di kota dan 17,91 juta berada di desa.

Berikut adalah daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak:

1.      Lampung

Salah satu Provinsi di Sumatera ini memiliki jumlah penduduk miskin hingga 1,13 juta. Lampung menempati provinsi ke-5 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tersebar di kota sebanyak 222 ribu dan 911 ribu di desa.

2.      Sumatera Utara

Sumatera Utara berada di peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Jumlahnya mencapai 1,39 juta yang tersebar di kota sebanyak 689 ribu orang dan 701 ribu di desa.

3.      Jawa Barat

Jawa Barat menempati provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ke-3 di Indonesia. Jumlahnya mencapai 4,38 juta penduduk. Sebanyak 2,62 juta penduduk miskin berada di kota-kota di Jawa barat dan 1,75 juta penduduk berada di desa.

4.      Jawa Tengah

Jawa Tengah menempati posisi ke-2 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk miskinnya mencapai 4,70 juta. Penduduk miskin ini tersebar 1,87 juta di perkotaan dan 2,83 juta di desa.

5.      Jawa Timur

Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin yang terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk miskinnya mencapai 4,86 juta. Penduduk miskin ini tersebar di kota hingga 1,62 juta dan 3,24 juta di desa.

D.  Faktor Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan di Indonesia

Jika disebutkan apa saja hal yang menyebabkan kemiskinan terjadi, maka hal itu tidak akan ada habisnya. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor yang berasal dari mana saja. Baik dari dalam individu maupun faktor luar yang ada di lingkungan.

1.      Karakteristik individu.

Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik seseorang. Karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menyebabkannya menjadi miskin umumnya adalah malas dan kurangbersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai hal, termasuk bekerja dan belajar. Padahal beberapadari mereka gagal bukan karena tidak pernah memiliki kesempatan, namun mereka justru yang tidak menjalankan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Yang akhirnya hal itu membuat mereka gagal dan menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

2.      Keterbatasan fisik.

Tidak jarang juga seseorang menjadi miskin karena memiliki cacat bawaan. Dengan keterbatasannya itu, tentu ia tidak mampu bekerja dengan baik dan optimal, apalagi untuk bersaing dengan orang yang lebih sehat dan memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam melakukanberbagai hal yang dapat menentukan kondisi ekonomi hidupnya.

3.      Keturunan.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dapat membuat seseorang jatuh ke dalam kemiskinan. Yang berakibat ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan. Demikian hal tersebut terjadi secara terus menerus dan turun temurun.

4.      Kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan.

Penyebab kemiskinan selanjutnya adalah kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Contohnya seperti kebiasaan kaum perempuan yang enggan untuk bekerja keras dan yakin bahwa mengabdi kepada orang-orang terhormat dengan tidak diberi bayaran sekalipun adalah hal yang sudah semestinya dilakukan. Dan mereka justru tidak akan merasa miskin karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dan memang kulturnya yang membuat demikian. Kemiskinanjuga dapat timbul akibat dari tidak seimbangnya perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain yang menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.

5.      Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pun dapat dikategorikan sebagai salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Karena dalam suatu negara, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun membuat masyarakat keluar dari kemiskinan.  Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang lebih banyak dan lebih dalam. Sebagai contohnya adalah pembangunan yang timpang dan cenderungberpusat di wilayah tertentu seperti kota-kota besar. Padahal masyarakat di desa lebih cenderung menjadi miskin dikarenakan Ketidakberdayaan yang muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan oleh mereka, dan tingginya biaya pendidikan. Mereka juga merasakan keterkucilan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit yang menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin. Banyak pula yang mengalami kemiskinan materi yang diakibatkan karena kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki sehingga menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah. Karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, mereka menjadi rentan dan miskin. Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi semakin menjadi dan tetap miskin. Namun kemiskinan juga dapat terjadi di kota yang pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan di desa, yang berbeda hanyalah penyebab dari faktor-faktor tersebut, misalnya faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, dan tingginya biaya hidup, pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif.

E.  Dampak Tingginya Angka Kemiskinan di Indonesia

1.      Dampak masalah kependudukan

Kemiskinan akan menimbulkan dampak kependudukan, yaitu ketidakmerataan persebaran penduduk, karena banyak orang yang datang ke kota-kota besar (urbanisasi) untuk sekedar  mengadu nasib. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan pembangunan sarana prasarana  dan kebutuhan umum. Kesenjangan pembangunan ditambah dengan terbatasnya lapangan pekerjaan sedangkan angkatan kerja yang jumlahnya meledak akan menimbulkan banyak pengangguran, baik pengangguran terselubung mupun pengangguran terbuka.

2.      Dampak masalah ekonomi

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang tinggi.  Namun sangat disayangkan, kemiskinan menjadikan Penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap berbagai produk. Permodalan dalam bidang produksi juga masih kurang, sehingga perusahaan tidak dapat berkembang secara optimal. Masalah transportasi yang sulit dijangkau karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan sarana transportasi yang memadai dan dapat dijangkau segala kalangan juga menghambat perekonomian Indonesia.. Hal ini sangat disayangkan karenasebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar.

3.      Dampak masalah lingkungan

Masalah lingkungan terjadi saat masyarakat tidak mampu menyediakan lingkungan hidup yang memadai bagi diri dan keluarganya. Lingkungan hidup yang tidak memadai mengancam ketenteraman dan kesejahteraan karena terjadi ketidak seimbangan manusia dengan lingkungan yang menjadi tempat hidupnya. Dampak masalah lingkungan yang lain adalah keterbelakangan pembangunan,kebodohan, banjir, pencemaran lingkungan, den tingkat kesehatan masyarakat yang rendah karena lingkungan yang kurang mendukung akibat kemiskinan.

4.      Dampak masalah pendidikan

Masalah pendidikan di Indonesia juga terkait dengan kemiskinan. Banyak anak-anak yang tidak mampu meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena dibelenggu kemiskinan, tak jarang anak-anak Indonesia bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Pemerintah memang membebaskan biaya SPP pada pendidikan tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, namun tidak pada biaya buku, seragam, dan biaya transportasi ataupun bantuan biaya hidup selama bersekolah. Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, teknologi, dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap masalah pendidikan sangat merugikan karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

5.      Dampak masalah sosial

Kemiskinan menimbulkan berbagai dampak sosial yang cukup meresahkan. Beberapa diantaranya adalah meningkatnya kriminalitas, kasus bunuh diri, kasus pembunuhan, dan konflik sosial. Orang yang miskin dan membutuhkan penyelesaian atas masalahnya akan menghalalkan segala cara agar diri dan keluarganya dapat bertahan hidup, termasuk dengan mencuri,merampok, bahkan sampai membunuh orang lain. Jika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan putus asa karena belenggu kemiskinan, dan hutang pada orang lain dan tidak mampu untuk mengembalikannya, tidak menutup kemungkinan untuk mengalami depresi dan bunuh diri. Kemiskinan juga menimbulkan arus urbanisasi yang sangat deras. Orang-orang miskin pergi ke kota besar untuk mengadu nasib dengan kemampuan yang sangat terbatas, dan akhirnya kalah bersaing dengan orang lain. Hal ini akan memperparah tingkat pengangguran. Dan yang terakhir, timbulnya konflik sosial disebabkan oleh orang-orang yang merasa tidak puas dan kecewa atas kemiskinan yang kini meluas di desa maupun kota di Indonesia.

F.   Solusi Mengatasi Tingginya Angka Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di negara Indonesia, untuk itu ada beberapa solusi untuk mengatasi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, diantaranya:

1.      Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tingginya angka pengangguran di Indonesia. Seperti kita ketahui, masalah pengangguran merupakan salah satu aspek penyebab makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah seyogyanya menjalin hubungan dengan sektor swasta untuk menangani hal ini, supaya lapangan pekerjaan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga angka pengangguran di Indonesia menurun.

2.      Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

Pelayanan dasar ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Pendidikan merupakan salah  satu aspek penting supaya seseorang dapat meningkatkan derajat hidupnya. Pemberian bantuan keringanan biaya pendidikan dapat mengurangi tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Seperti misalnya pengadaan BOS (Biaya Operasional Sekolah), pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi, serta program wajib belajar 9 atau 12 tahun, dimana anak-anak pada rentang usia wajib belajar itu harus mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya.

Dalam bidang kesehatan, solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan seperti Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Askeskin, dan lain sebagainya yang dapat meringankan biaya pengobatan masyarakat miskin. Dalam hal ini peran badan atau lembaga-lembaga kesehatan seperti rumah sakit juga sangat dibutuhkan. Pada hakikatnya tugas dan kewajiban mereka adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Oleh karena itu, pusat kesehatan seperti rumah sakit harus memberi pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk masyarakat miskin.

Dalam bidang prasarana dasar, misalnya adalah rumah atau pemukiman. Banyaknya pemukiman kumuh menunjukan tingginya angka kemiskinan. Pemberian pemukiman yang layak dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

3.      Memberikan pelatihan wirausaha bagi masyarakat

Hal ini penting dilakukan supaya masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Selain itu, pemberian dana bantuan dari pemerintah pada pengusaha kecil juga sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan program UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Apabila usaha kecil itu berkembang, maka akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang semakin luas dan menyerap tenaga kerja yang semakin banyak, hal itu tentu dapat mengurangi angka kemiskinan.

4.      Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada masyarakat miskin

Upaya ini juga harus lebih dikoreksi dan disempurnakan pelaksanannya supaya tepat sasaran.

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang memiliki kondisi ekonomi dibawah garis minimum sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini dicirikan dengan kondisi sandang, pangan, dan papan yang kurang layak, tidak adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya pendapatan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks di dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Ada banyak hal yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, baik penyebab internal maupun eksternal.

Penyebab internal diantaranya adalah karakteristik seseorang yang menyia-nyiakan kesempatan yang ada, kultur atau adat istiadat dan kebiasaan, serta cacat bawaan dari lahir sehingga orang tersebut tidak dapat bekerja dengan optimal. Faktor penyebab lain yaitu karena keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga berdampak pada rendahnya penghasilan, sehingga tidak dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Hal itu menyebabkan sang anak juga tidak dapat memperbaiki hidup mereka.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Faktor eksternal diantaranya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin juga menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Tingkat  kemiskinan yang semakin tinggi itu menyebabkan dampak-dampak dalam masyarakat. Diantaranya yaitu dampak dalam bidang kependudukan, lingkungan, ekonomi, pandidikan, dan sosial. Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan tersebut sebaiknya harus ditangani secara serius dengan beberapa solusi diantaranya yaitu dengan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, supaya tingkat pengangguran berkurang. Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Untuk mengurangi kemiskinan, dapat juga dilakukan pelatihan kewirausahaan terhadap masyarakat, serta pemberian bantuan usaha. Dengan demikian, masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mengurangi pengangguran.

Kemiskinan memang seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Apabila pemerintah dengan masyarakat saling bahu membahu untuk mengatasi kemiskinan, tentunya hal itu dapat mengurangi tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

B.   Saran

1.      Bagi pemerintah

Pemerintah sebaiknya menangani dengan serius permasalahan kemiskinan di Indonesia, karena pemerintah merupakan aspek yang penting dalam pengentasan masalah kemiskinan. Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang pro rakyat miskin, seperti pemberian subsidi atau bantuan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

2.      Bagi pihak swasta

Pihak swasta disini yaitu perusahaan, sebaiknya menciptakan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran di Indonesia menjadi berkurang. Apabila pengangguran berkurang, tentunya tingkat kemiskinan juga semakin menurun. Selain itu, pihak perusahaan sebaiknya memberikan upah atau penghasilan yang layak bagi pekerja-pekerjanya.

3.      Bagi masyarakat

Masyarakat sebaiknya bekerja dengan semaksimal mungkin dan jangan bermalas-malasan untuk memperoleh penghasilan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat jangan hanya menunggu bantuan dari pemerintah tetapi harus bergerak sendiri memberantas kemiskinan.