E-government
Kata
Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak
lupa saya juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang
telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.
Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya, saya yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Depok, November 2015
Penyusun
Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya, saya yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Depok, November 2015
Penyusun
DAFTAR ISI
Kata
Pengantar
Daftar
Isi
BAB 1 PENDAHULUAN
Kata Pengantar
BAB
2 PEMBAHASAN
A.Pengertian E-Government
B.Hubungan
E-government
C. Kegunaan E-Government bagi pemerintah
dan masyarakat
D.Aplikasi
E-government
E.Jenis
layanan pada E-government
F.Hambatan
dalam E-government
BAB 3
PENUTUP
Kesimpulan
Saran
DAFTAR
PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
Kata Pengantar
Di zaman yang sangat modern ini
teknologi adalah bagian yang tidak akan terlewatkan dalam kehidupan
sehari-hari.Teknologi telah menjadi gaya hidup masyarakat sekarang dan menjadi
alat untuk memudahkan dalam berbagai macam aktifitas,dimana salah satunya
adalah komputer dan internet.Komputer dan internet merupakan bagian dari
teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh seluruh dunia.Keberadaan komputer dan
internet kini telah menjadi bagian penting pada bidang-bidang kehidupan.
Pemerintah
pada dasarnya adalah pelayan masyarakat,dimana pemerintah setiap waktunya
selalu menginginkan perbaikan dalam pelayanan masyarakat sehingga masyarakat
bisa merasakan fungsi dari pemerintahan itu sendiri.Dengan perkembangan
komputer yang begitu pesat,tentunya pemerintah tidak ketinggalan untuk
menjadikan komputer sebagai alat penunjang untuk membantu jalannya fungsi
pemerintahan.Dengan digunakan komputer dalam pemerintahan tentunya sangat
membantu pemerintah dalam pengolahan data.Berbagai jenis data seperti data
kependudukan , perdagangan , kesehatan , industri, pegawai negeri,angkatan
bersenjata,dll.Berbagai jenis komputer digunakan untuk menunjang administrasi
pemerintahan.
Oleh
karena itu,penyusun ingin membuat makalah dengan judul :”E-Goverment bagi
masyarakat Indonesia”
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
E-Government
E-Government merupakan
kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov,
pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
B. Pelaksanaan
E-Government Di Indonesia
Di
lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005)
menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki:
·
564
domain go.id;
·
295
situs pemerintah pusat dan pemda;
·
226
situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website;
·
198
situs pemda masih dikelola secara aktif.
Beberapa pemerintah daerah
(pemda) memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah
mulai memanfaatkan egov untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement).
Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan egov seperti:
Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov
Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta,Pemkab Banyuasin, Pemkot Bogor, Pemkot
Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab
Bantul, Pemkab Malang. Memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov
seperti dibahas dalam di atas, maka langkah untuk merevitalisasi e-gov
Indonesia sudah tidak bisa ditunda lagi. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan
tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh. Namun pelaksanaan proses
revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep
yang jelas.
C. Tipe
E-Government
1.
Government-to-Citizen
atau Government-to-Customer (G2C)
Adalah
penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke
masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat
dan pemerintah,
Contohnya
G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi
(Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan
imigrasi,
Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.
Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.
2.
Government-to-Business
(G2B)
Adalah
transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi
yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan
pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk
membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan
manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G
adalah Sistem e-procurement.
Contoh
: Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah
(Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak
paten merk dagang, dll
3.
Government-to-Government
(G2G)
Adalah
Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau
lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.
Contoh
: Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan
secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
4.
G2E
(Government to Employees)
Pada
akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja
dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja
di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasinya adalah:
·
Sistem
pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan
adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang
proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.
·
Sistem
asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah
terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik,
dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan
tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan
beserta keluarganya.
D. Kegunaan
E-Government bagi pemerintah dan masyarakat
1)
Bagi
Pemerintah:
·
Pembuatan
surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat.
·
Pencatatan
kompetensi penduduk.
·
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
·
Pelacakan data dan informasi seseorang.
2)
Bagi
Masyarakat:
·
Masyarakat
akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selama
24 jam
·
Adanya
keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan
terhadap pemerintah.
·
Pernberdayaan masyarakat melalui informasi
yang mudah diperoleh.
·
Adanya
informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang memberikan
kemudahan bagi para pencari kerja.
·
Masyarakat juga dapat memberikan informasi
tentang pengaduan atau
keluhan
terhadap kondisi lingkungannya.
E. Aplikasi
E-Government
Berikut ini adalah jenis –jenis
aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan secara
langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya
kebijakan-kebijakan dalam masalah kenegaraan.
·
Aplikasi
kepegawaian
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah
badan yang mengadministrasikan seluruh data kepegawaian. Aplikasi pengolahan
datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai,
penentuan masa pensiun.
·
Aplikasi di
pemerintahan daerah
Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang
kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan
dan lalu lintas.
·
Surat tanda
nomor kendaraan bermotor (STNK)
Dibandingkan dengan negara-negara maju,
perkembangan aplikasi komputer dalam pemerintahan Indonesia tergolong lambat.
Hal ini disebabkan karena biaya,Sistem administrasi pemerintahan masih dalam
proses pengembangan
Jadi, secara umum permasalahan yang timbul dengan adanya komputerisasi di
pemerintahan belum cukup besar untuk
dipermasalahkan secara nasional
Sedangkan di
negara-negara maju, perkembagan aplikasi komputer dalam bidang pemerintahan
berlangsung dengan cepat, sehingga komputerisasi mulai menimbulkan masalah di
negara-negara tersebut.
F. Jenis
Layanan E-Government
Jenis-jenis layanan atau tingkatan
layanan pada e-government menurut Richardus E Indrajit dapat dibagi menjadi
tiga kelas utama, yaitu :
·
Publish
/ Publikasi
Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :
Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :
Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.
·
Interact
/ Interaksi
Jenis pelayanan pada tingkat interaksi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini, yaitu :
Yang petama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask queation, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya)
Jenis pelayanan pada tingkat interaksi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini, yaitu :
Yang petama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask queation, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya)
·
Transact
/ Transaksi
Jenis pelayanan ini selain memungkin terjadinya komuniskasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain, dapat juga dilakukan transaksi. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya)
Jenis pelayanan ini selain memungkin terjadinya komuniskasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain, dapat juga dilakukan transaksi. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya)
G. Hambatan
dalam E-Government
Jika dilihat
dari keteranan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya E-Government di
Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam
mengimplementasikan E-Government di Indonesia.
- Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi
(sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia.
Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa
dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit
mendapatkan informasi ini.
- Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu
kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan
mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi
bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software
engineering.
- Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi
merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki
SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini
biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi
salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali
kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis
dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
- Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara
merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran
telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada,
harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan
(budget) untuk keperluan ini.
- Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
BAB III Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
Dengan digunakannya teknologi
komputer di dalam pemerintahan, artinya komputer memiliki peran penting dalam
bidang tersebut. Dengan adanya E-Government, pemerintah dapat lebih mudah
melakukan berbagai macam kegiatan pemerintahan. Dengan segala informasi yang
dapat di lihat oleh masyarakat, kegiatan pemerintahan akan lebih transparan dan
membuat masyarakat menjadi lebih percaya terhadap fungsi pemerintahan.
B. Saran
Sebaiknya E-Government di Indonesia
diterapkan dengan sistem ICT yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan
masyarakat, bisnis dan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam
pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih beranimelakukan
eksperimen-eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasidan penerapan
E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
Daftar Pustaka
http://alissyahstiem.blogspot.co.id/2014/04/makalah-tentang-e-government.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar